Saat melapor, Rahman Saleh didampingi sejumlah aktivis Forum Masyarakat Sipil (FMS) Parepare. Menurutnya, yang bertanggungjawab dalam pembangunan GOR adalah Pemerintah Kota Parepare, Kadis PU dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Menurut Rahman, ia bersama sejumlah aktivis FMS mengaku melaporkan hal itu ke yang berwajib, karena menilai adanya ketidakberesan dalam pembangunan yang pernah mendapatkan suntinkan dana Rp 5 miliar dari kementrian olah raga 2010 lalu.
"Ini bagian dari mafia proyek. Ada pemalsuan dokumen, ada rekayasa kontrak. Kontraknya yang asli dirubah. Sehingga saya selaku masyarakat yang juga selaku anggota dewan merasa perlu untuk mendampingi rekan-rekan ke polisi," kata Rahman.
Jalur DPRD, menurut Rahman sudah buntu, hal itu dikarenakan terlalu banyak faktor lain-lain yang bermain di tempat itu.
"Kita berharap pada kepolisian. Apalagi buktinya sudah kuat adanya penyimpangan di dalamnya," beber Rahman.
Terkait pembangunan fisik, kata Rahman, baru sekitar 40 persen lebih, sementara masa kontrak termasuk adendum sudah berakhir.
"Jadi sebenarnya sudah proyek gagal. Karena sudah proyek gagal seuai aturan yang ada sudah berimplikasi hukum. Kerugian negara bisa nanti dihitung polisi. Masyarakat sudah dirugikan sesuai kontrak yanga ada," jelas Rahman.
Rahman menyebutkan, dana termin 30 persen atau sekitar Rp 900 juta diduga tidak digunakan untuk proyek GOR tersebut.
"Justru dibagikan ke pihak tertentu yang tidak terkait dan ini bisa kami buktikan," kata Rahman.
Rahman juga menjelaskan, rekanany yang mengerjakan tersebut bukan rekanan yang bonafik. Itu bisa dikroscek terhadap dana yang ada di rekening milik pekerja tersebut.
"Pertanyaan kita sekarang rekanan seperti itu apa bisa mengerjakan pekerjaan dengan anggaran sebesar itu. Kalau bukan diarahkan untuk dimenangkan, tentu tidak bisa mendapatkan proyek GOR tersebut. "Itulah yang terjadi di Parepare. Terulang dengan setoran-setoran. Dan tahun ini kedaannnya tidak jauh beda tahun sebelumnya," ujarnya.
Rahman mengaku, hal tersebut berawal dari keprihatinan, selama ini sudah berusaha mencari solusi yang kongkrit, tetapi hanya terkesan menjadi permainan akrobatik di DPRD.
"Semuanya tidak ada penyelesaian yang kongkrit. Hanya diselesaikan dengan cara adat oleh pihak tertentu dan ini menjadi preseden buruk. "Kenapa kita tidak mau belajar dari Sidrap. Kalau terus menerus diberi kebijakan aatau pengampunan tidak ada artinya pelelangan," tegasnya.(*/tribun- timur.com)
Penulis : Achwan Ali
Editor : Muh. Irham
0 komentar:
Posting Komentar