Nomor : 016-571/DE/INV/VIII/11

Hal : Dugaan pengadilan sesat

Sifat : Sangat Penting

1 bundel 

Dengan Hormat

Terkai t dengan hasil investigasi ,monitoring dan pengumpulan data,serta penelusuran,yang dilakukan oleh para aktivis NCW di sulawesi selatan ,berhubungan dengan perkara kepemilikan tanah,yang beralamat di jalan hasanuddin,kelurahan wara,kecamatan Maritengngae,kabupaten sidrap,antara  nyonya  Hj.Musdalifah  melawan Muhammad Yasin.

22.06 | 0 komentar | Read More

Abraham Samad Resmi Menjadi Ketua KPK

 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2011-2015 resmi dilantik. Ketua KPK terpilih, Abraham Samad bersama keempat rekannya mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Acara ini diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden SBY oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia, Cecep Sutiawan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 16 Desember 2011.

16.12 | 0 komentar | Read More

Ketua KPK 2011 Yang Di Kenal Lantang Dan Berani

Abraham Samad resmi terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengalahkan 3 pesaingnya dengan perolehan 43 suara, pria yang baru berusia 45 tahun ini diharapkan bisa memimpin lembaga KPK untuk memerangi kasus korupsi yang sudah menjadi budaya di negeri ini.

Siapakah Abraham Samad? Berikut profil Abraham Samad, Ketua KPK 2011:

Dikenal antikorupsi, Samad menjadi penggagas Anti Corruption Committee di Sulawesi Selatan. Ia juga pernah menerima perlakuan buruk akibat membongkar kasus korupsi dengan walikota Makassar sebagai tersangkanya. Akibatnya, rumah dan usaha istrinya pun dirusak orang.

Pria S-3 ini mengaku dekat dengan kelompok Islam garis keras seperti Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan, Hisbut Tahrir Indonesia, Laskar Jundullah, dan Abu Bakar Ba’asyir. Namun ia membantah saat diduga terlibat afiliasi dengan partai politik.

00.20 | 0 komentar | Read More

Delapan Legislator Parepare Terancam Masuk Bui

PAREPARE, TRIBUN-TIMUR.COM - Delapan legislator Parepare terancam masuk bui lantaran terlibat kasus penyelewangan tunjangan rumah anggota dewan. Selain itu 17 mantan anggota DPRD juga dipastikan akan terseret dalam kasus yang sama.

Kedelapan anggota DPRD Parepare tersebut adalah Muhadir Haddade, Iqbal Chalik, Minhajuddin Ahmad, Kaharddin Kadir, Siraj Andi Sapada, Sudirman Tansi, dan Zainab Syamsuddin.

Mencuatnya nama-nama legislator ini berawal dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, terhadap mantan sekertaris dewan DPRD Parepare, Ramadhan Umasangaji, beberapa hari lalu.

05.32 | 0 komentar | Read More

Proyek Pembangunan GOR Parepare Gagal Total

PAREPARE, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota komisi II DPRD Parepare Abd Rahman Saleh melaporkan sejumlah penanggung jawab pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Parepare ke Polres Parepare. Rabu (10/8/2011).

Saat melapor, Rahman Saleh didampingi sejumlah aktivis Forum Masyarakat Sipil (FMS) Parepare. Menurutnya, yang bertanggungjawab dalam pembangunan GOR adalah Pemerintah Kota Parepare,  Kadis PU dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

05.30 | 0 komentar | Read More

Jelang Keppres Tentang Pengaturan LSM

Jakarta,Saat ini ada dua versi yang muncul dalam hal mengantisipasi rencana

pemerintah tersebut. Di satu sisi kalangan aktivis LSM cenderung menolak

Keppres dengan berbagai argumentasi. Namun, disisi lain ada yang menilai

Kepres itu menunjukkan secara tak langsung pemerintah menganggap eksistensi

dan peran LSM dalam mata rantai proses pembangunan dan kenegaraan mulai

menonjol, sehingga layak diperhitungkan lalu ditertibkan operasional

kegiatannya.

03.45 | 0 komentar | Read More

NCW Sulselbar Desak Polisi Usut Kabag Humas Pinrang

Pinrang,Terkait dugaan dana fiktif dan dana penggelumbungan dana pers yang ditudingkan kepada pihak kabag humas Kabupaten Pinrang,Drs.Moch Zaenal Hafid yang dinilai menyalahgunakan anggaran dana pers tahun 2007 sebesar 1 milliar akhirnya LSM NCW Sulselbar ikut bicara.NCW Sulselbar mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana pers oleh kabag humas Drs.Moch Zaenal Hafid.Hal ini dikemuhkahkan ketua NCW Sulselbar H,M.Haris saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.Ditegaskan bahwa dalam pasal 102 KUHP,yakni penyidik yang mengetahui atau menerimah pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan korupsi wajib melakukan penyidikan meski tanpa laporan resmi.

15.49 | 0 komentar | Read More